Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ahmed al-Sharaa, yang dikenal dengan nama Abu Muhammad al-Julani, pemimpin pemerintahan Suriah, kemarin tiba di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, bersama delegasi yang terdiri atas pejabat pemerintah, militer, dan keamanan.

Kunjungan tersebut merupakan kunjungan keduanya ke Arab Saudi dalam kurun waktu kurang dari satu bulan. Dalam kesempatan itu, ia bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dan sejumlah pejabat Saudi lainnya.

Berdasarkan laporan surat kabar Lebanon Al-Akhbar, susunan delegasi yang mendampingi al-Julani menunjukkan bahwa agenda kunjungan tersebut memiliki cakupan luas, meliputi persoalan politik, ekonomi, keamanan, dan militer.

Delegasi itu terdiri atas Menteri Luar Negeri Asaad al-Shaibani, Menteri Pertahanan Murhaf Abu Qasra, Menteri Keuangan Mohammed Yusr Barnieh, Menteri Perindustrian Basel Abdul Hannan, serta Kepala Badan Intelijen Umum pemerintahan al-Julani, Abdul Qader Tahan.

Meskipun pernyataan resmi awal hanya memuat keterangan umum mengenai pembahasan hubungan bilateral antara al-Julani dan bin Salman, media-media Saudi melaporkan adanya puluhan kesepakatan tanpa mengungkapkan rincian pastinya.

Kondisi tersebut membuat kunjungan ini lebih banyak dipandang sebagai penanda bahwa berbagai kesepakatan lisan telah memasuki tahap pelaksanaan. Kesepakatan-kesepakatan itu kemungkinan telah dicapai dalam kunjungan al-Julani sebelumnya.

Kunjungan ini berlangsung hanya beberapa hari setelah Asaad al-Shaibani mengumumkan bahwa pemerintahannya sedang mempertimbangkan kemungkinan bergabung dengan "Koalisi Makkah", yang terdiri atas Arab Saudi, Turki, dan Pakistan.

Selain itu, kurang dari satu bulan sebelumnya, berbagai laporan dan pengungkapan informasi telah beredar mengenai permintaan Arab Saudi agar pasukan Suriah dikirim untuk berpartisipasi dalam perang Yaman.

Dalam konteks tersebut, Kementerian Luar Negeri pemerintahan al-Julani melalui pernyataan yang diterbitkan kemudian mengumumkan penandatanganan perjanjian kerja sama antara kementerian pertahanan pemerintahan al-Julani dan Arab Saudi. Kementerian tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai bentuk kerja sama yang dimaksud.

Namun, kesepakatan itu tampaknya sejalan dengan permintaan Arab Saudi yang disebutkan sebelumnya, meskipun para pejabat pemerintahan al-Julani telah membantahnya.

Kesepakatan tersebut juga dapat menjadi langkah awal menuju tindakan di bidang pertahanan yang kemungkinan dilakukan sebelum pemerintahan al-Julani secara resmi bergabung dengan koalisi tersebut.

Dukungan Ekonomi Arab Saudi dan Kebutuhan Mendesak Pemerintahan al-Julani

Dalam bidang ekonomi, berbagai kesepakatan tersebut merupakan bagian dari dukungan terbuka Arab Saudi terhadap para pejabat pemerintahan al-Julani. Dukungan itu sebelumnya telah menghasilkan penandatanganan sekitar 80 perjanjian dan nota kerja sama dengan nilai lebih dari 40 miliar riyal Saudi atau setara sekitar 10,7 miliar dolar AS. Angka tersebut diumumkan oleh Menteri Investasi Arab Saudi Khalid al-Falih pada Februari lalu.

Dukungan tersebut juga mencakup persetujuan Dana Pembangunan Saudi untuk memberikan paket pinjaman lunak senilai 406 juta dolar AS. Pinjaman itu merupakan bagian dari fasilitas kredit yang lebih besar, yang masih dalam tahap perundingan, dengan nilai mencapai 1,5 miliar dolar AS. Selain itu, Arab Saudi telah menyetujui pemberian 1,65 juta barel minyak mentah kepada pemerintahan al-Julani.

Bersama Qatar, Arab Saudi juga turut berpartisipasi dalam pembayaran tunggakan utang Suriah kepada Bank Dunia. Bentuk dukungan lainnya adalah pembiayaan sebagian gaji pegawai sektor publik di bawah pemerintahan al-Julani. Paket bantuan dan investasi yang ditawarkan Arab Saudi memiliki arti sangat penting bagi para pejabat pemerintahan al-Julani, terutama mengingat krisis ekonomi yang terus berulang di Suriah dan penurunan berkelanjutan taraf hidup masyarakat negara tersebut. Keadaan ini semakin memburuk setelah kenaikan harga bahan bakar, listrik, dan roti, serta pengurangan subsidi.

Di tengah situasi tersebut, tingkat pengangguran di Suriah juga meningkat, daya beli masyarakat menurun, sementara kenaikan gaji tidak mampu mengimbangi lonjakan harga barang. Pentingnya dukungan Arab Saudi tidak hanya terbatas pada pembiayaan proyek pemulihan ekonomi dan rekonstruksi. Dukungan tersebut juga dapat memberikan ruang gerak lebih luas kepada para pejabat pemerintahan al-Julani untuk menghadapi tekanan ekonomi masyarakat dan meredam meningkatnya ketidakpuasan publik di Suriah. Ketidakpuasan tersebut sebelumnya telah muncul dalam bentuk aksi-aksi protes yang disertai kemarahan masyarakat di berbagai wilayah negara itu.

Para pejabat pemerintahan al-Julani berhasil mengendalikan sebagian aksi protes tersebut, tetapi sejumlah aksi lainnya masih terus berlangsung secara sporadis. Perkembangan ini juga sejalan dengan kesepakatan antara para pejabat pemerintahan al-Julani dan Grup Bank Dunia pada 18 Oktober lalu untuk membentuk "Dana Perwalian Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Rekonstruksi Suriah".

Pengelolaan dana tersebut akan berada di bawah tanggung jawab Bank Dunia, sementara prioritas penggunaannya akan ditentukan oleh pemerintahan al-Julani. Para pejabat pemerintahan tersebut berharap negara-negara Arab di kawasan Teluk Persia, khususnya Arab Saudi dan Qatar, memainkan peran utama dalam pembiayaan dana tersebut.

Arab Saudi Menjadi Salah Satu dari Sedikit Pilihan Sumber Pendanaan Pemerintahan al-Julani

Kunjungan ini juga berlangsung beberapa hari setelah Thomas Barrack, utusan Amerika Serikat untuk urusan Suriah dan Irak, mengakui bahwa menarik investor asing ke Suriah masih merupakan persoalan yang sangat sulit.

Barrack menyebut lemahnya sistem perbankan, tidak adanya jaminan keamanan, serta masih berlakunya sejumlah pembatasan ekonomi sebagai penyebab utama kesulitan tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa investasi di sektor energi Suriah kemungkinan membutuhkan waktu antara 10 hingga 15 tahun sebelum mencapai tahap menghasilkan keuntungan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ketika perusahaan-perusahaan asing masih enggan menanamkan modal di Suriah, Riyadh menjadi salah satu dari sedikit pilihan yang tersedia bagi pemerintahan al-Julani untuk memperoleh sumber pendanaan secara cepat dan investasi jangka panjang. Hal ini disebabkan kemampuan finansial dan dukungan politik yang dimiliki Arab Saudi.

Meski demikian, semakin luasnya persoalan keamanan dan militer yang dibahas dalam kunjungan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsesi apa yang kali ini diharapkan Arab Saudi sebagai imbalan atas bantuan keuangan dan investasinya. Terlebih lagi, negara tersebut pada kenyataannya telah memiliki pengaruh yang cukup besar dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan Suriah.